Bandung, 13 Oktober 2026

Perwakilan puluhan puskesmas di Kota Bandung mengikuti workshop diagnosis penyakit akibat asbes yang digelar Indonesia Ban Asbestos Network (INA-BAN) bersama Dinas Kesehatan Kota Bandung pada Selasa (13/10/2026). Peserta berasal dari wilayah dengan kasus tuberkulosis (TB) dan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) tertinggi di kota ini.

Workshop ini merupakan bagian dari program Bandung Unggul Bebas Asbes, kolaborasi INA-BAN, Bapperida Kota Bandung, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk melindungi warga dari risiko paparan serat asbes. Pesan utama yang dibawa ke layanan primer sederhana namun mendesak: batuk menahun, sesak napas, dan penurunan berat badan tidak selalu berarti TB.

Indonesia Masih Pengimpor Asbes Terbesar di Asia Tenggara

Pada sesi pertama, LION Indonesia memaparkan konteks sosial, ekonomi, dan politik persoalan asbes. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan semua jenis asbes bersifat karsinogenik, termasuk krisotil yang paling banyak digunakan di Indonesia. Lebih dari 200.000 orang di dunia meninggal setiap tahun akibat pajanan asbes di tempat kerja.

Indonesia sendiri masih menjadi pengimpor asbes terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 90 persen asbes yang masuk diolah menjadi produk semen-asbes, yang sebagian besar berakhir sebagai atap rumah warga. Sesi ini juga menampilkan peta sebaran RTLH per kelurahan dan profil TB Kota Bandung. Kecamatan Babakan Ciparay, Coblong, dan Kiaracondong tercatat sebagai wilayah dengan kasus TB dan RTLH paling tinggi.

Riwayat Kerja Bisa Mengubah Diagnosis

Sesi kedua diisi dr. Ade Dwi Lestari, Sp.Ok, dokter spesialis kedokteran okupasi sekaligus dosen. Ia menjelaskan cara membedakan asbestosis, silikosis, dan TB melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, rontgen, dan spirometri.

Peserta dibekali petunjuk praktis, antara lain kelainan radiologis di bagian basal paru, perbedaan plak pleura dengan sekuele TB, peran spirometri, serta tujuh langkah diagnosis penyakit akibat kerja sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2022.

Satu kasus nyata dibedah dalam sesi ini. Seorang laki-laki berusia 43 tahun datang dengan batuk lama dan berat badan turun 10 kilogram. Ia pernah menjalani pengobatan TB sepuluh tahun sebelumnya. Setelah riwayat pekerjaannya ditelusuri, diketahui ia telah 23 tahun bekerja di pabrik gland packing berbahan asbes. Diagnosis akhirnya adalah asbestosis akibat kerja.

“Riwayat TB tidak menyingkirkan asbestosis. Pertanyaan tentang riwayat pajanan bisa mengubah diagnosis,” demikian pesan kunci sesi tersebut. Dr. Ade menutup paparannya dengan tiga pegangan bagi tenaga kesehatan: tanyakan riwayat pajanan, sadari bahwa TB tidak selalu menjelaskan seluruh kelainan paru, serta catat dan rujuk bila diperlukan.

Puskesmas, Garda Terdepan di Tengah Keterbatasan

Pada sesi ketiga, Dinas Kesehatan Kota Bandung memaparkan program penanggulangan TB dengan target eliminasi pada 2030, melalui strategi menemukan kasus lebih dini, mendiagnosis dengan cepat, segera mengobati, dan menelusuri kontak. Penemuan kasus aktif kini diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis dan layanan One Stop Service di puskesmas. Di lapangan, program ini menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, 30 hingga 40 persen pasien yang berasal dari luar kota, serta data alamat pasien yang kerap tidak sesuai.

Meski bekerja dalam keterbatasan, puskesmas tetap menjadi ujung tombak layanan kesehatan masyarakat. Di sinilah warga pertama kali datang membawa keluhan batuk menahun atau sesak napas, dan di sini pula diagnosis awal ditegakkan. Tenaga kesehatan puskesmas melayani beban pasien yang besar tanpa dukungan alat pemeriksaan selengkap rumah sakit. Namun merekalah yang paling dekat dengan warga dan berkesempatan menanyakan hal sederhana yang bisa mengubah diagnosis: di mana pasien pernah bekerja dan apa yang pernah ia hirup. Membekali puskesmas dengan pengetahuan tentang penyakit akibat asbes berarti memperkuat garda yang selama ini sudah bekerja keras menjaga kesehatan warga.

Korban Ada, Sistem Pencariannya yang Belum

Dari perspektif keselamatan dan kesehatan kerja, workshop ini menyentuh persoalan mendasar: penyakit akibat asbes di Indonesia nyaris tidak terdeteksi. Berdasarkan estimasi Global Burden of Disease, tingginya konsumsi asbes di Indonesia semestinya berbanding lurus dengan temuan ratusan kasus mesotelioma dan ribuan kasus kanker paru terkait asbes setiap tahun. Kenyataannya, kasus yang terdiagnosis bisa dihitung dengan jari.

Kesenjangan ini bukan sekadar soal angka. Pekerja yang penyakitnya tidak dikenali sebagai penyakit akibat kerja kehilangan peluang atas pengakuan, perlindungan, dan haknya. Karena itu, asbestosis perlu dipandang bukan hanya sebagai penyakit akibat kerja, tetapi juga persoalan kesehatan publik yang lebih luas, dan puskesmas adalah tempat paling tepat untuk mulai menemukannya.

Kesediaan Dinas Kesehatan Kota Bandung menjadi tuan rumah kegiatan ini patut diapresiasi sebagai sinyal bahwa perlindungan warga dari paparan serat asbes mulai dipandang sebagai prioritas. Upaya itu akan berlanjut: INA-BAN bersama Dinas Kesehatan Kota Bandung merencanakan studi lapangan untuk menemukan kasus asbestosis pertama melalui skrining kesehatan, dengan melibatkan mahasiswa kesehatan di Kota Bandung.

INA-BAN menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung, dr. Ade Dwi Lestari, serta seluruh kepala puskesmas yang hadir, dan mengajak semua pihak terus bekerja bersama melindungi warga dari penyakit akibat asbes.