Di saat perdebatan mengenai penggunaan asbes masih tarik-ulur di beberapa negara berkembang, Kerajaan Kamboja mengambil langkah tegas. Kerajaan Kamboja mengambil langkah progresif dengan meluncurkan inisiatif nasional untuk menghapus penggunaan asbes dan bahan kimia berbahaya lainnya secara bertahap demi melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Langkah progresif ini ditandai dengan peluncuran “Program Terpadu Penghapusan Bahan Kimia Berbahaya dari Rantai Pasokan” pada hari 20 Januari 2026. Didukung penuh oleh Program Pembangunan PBB (UNDP), Program Lingkungan PBB (UNEP), dan pendanaan sebesar USD 6 juta (sekitar Rp95 miliar) dari Global Environment Facility (GEF), inisiatif ini memposisikan Kamboja sebagai pemimpin regional dalam transisi menuju industri yang bebas racun.
Perang Melawan Asbes dalam Konstruksi
Sorotan utama dari program ini adalah upaya keras untuk menghilangkan bahan kimia beracun yang selama ini “bersembunyi” dalam material bangunan. Sektor konstruksi di Kamboja, yang menyumbang lebih dari separuh konsumsi energi nasional, diketahui masih sangat bergantung pada material yang mengandung zat berbahaya.
Enrico Gaveglia, Perwakilan Tetap UNDP di Kamboja, menegaskan urgensi penghapusan bahan-bahan tersebut.
“Bahan kimia berbahaya—termasuk asbes, merkuri, dan parafin terklorinasi rantai pendek—masih banyak terdapat dalam rantai pasokan, menimbulkan risiko serius bagi pekerja, masyarakat, dan ekosistem,” ujar Gaveglia.
Langkah ini dinilai krusial mengingat bahaya laten asbes bagi kesehatan pernapasan manusia, termasuk risiko asbestosis dan mesothelioma, yang sering kali baru terdeteksi puluhan tahun setelah paparan. Dengan program ini, Kamboja bertekad membersihkan rantai pasokan konstruksinya agar aman bagi pekerja bangunan maupun penghuni bangunan tersebut kelak.
Menuju Industri yang Lebih Bersih dan Kompetitif
Selain asbes di sektor konstruksi, program ini juga menyasar limbah beracun di industri tekstil dan mode yang menghasilkan 140.000 ton limbah setiap tahunnya. Transformasi ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi.
Direktur Kementerian Lingkungan Hidup Kamboja, Sophal Laska, menyebutkan bahwa pasar global kini menuntut produk yang etis dan bebas racun.
“Dengan menghilangkan bahan kimia berbahaya dari rantai pasokan, kita melindungi kesehatan masyarakat sekaligus memastikan industri kita tetap kompetitif di pasar global. Ini akan menarik investasi hijau,” tegas Laska.
Komitmen pemerintahan Kamboja kemabli ditegaskan dengan pernyataan Sementara itu pada dikutip dari construction-property.com,
Apa yang Akan Dilakukan?
Program berdurasi enam tahun ini akan mencakup beberapa aksi nyata, dimulai dengan Memperkuat aturan hukum untuk melarang dan mengelola bahan kimia berbahaya seperti asbes, mendukung UKM untuk beralih ke material alternatif pengganti asbes yang lebih aman dan ramah lingkungan hingga Sertifikasi Hijau yang dimulai dengan menguji coba model sertifikasi bangunan hijau (green building) dan pelabelan ramah lingkungan (eco-labeling).
Di tingkat global, inisiatif ini merupakan bagian dari program besar senilai USD 45 juta yang melibatkan delapan negara, dengan target mencegah pelepasan 52.000 ton bahan kimia berbahaya dan mengurangi jutaan ton emisi gas rumah kaca.
Bagi Indonesia, langkah Kamboja ini menjadi sinyal kuat bahwa kawasan Asia Tenggara mulai bergerak serius meninggalkan material konvensional berbahaya seperti asbes menuju standar kesehatan dan lingkungan yang lebih tinggi.
Sumber: https://www.unep.org/gef/news-and-stories/press-release/cambodia-initiates-national-action-phase-out-hazardous-chemicals-key
