
Bandung, 20 November 2026. Organisasi masyarakat sipil pegiat isu keselamatan dan kesehatan kerja serta konsumen mendesak pemerintah segera mewajibkan label peringatan bahaya pada produk asbes, menyusul kemenangan mereka di tingkat kasasi atas gugatan Asosiasi Manufaktur Fiber Cement Indonesia (FICMA). Melalui Putusan Nomor 2110 K/Pdt/2026 tertanggal 4 Agustus 2026, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili gugatan tersebut.
Desakan itu mengemuka dalam workshop advokasi bertajuk “Ketika Industri Menggugat Warga: Putusan MA, Anti-SLAPP, dan Masa Depan Indonesia Bebas Asbes” di Grand Sovia Hotel, Bandung, Jumat (20/11/2026).
Perkara ini berakar pada permohonan Hak Uji Materiil (HUM) yang diajukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yasa Nata Budi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2021. Aturan itu tidak mewajibkan pencantuman label peringatan bahaya pada produk asbes lembaran rata dan bergelombang. Pada Maret 2024, MA mengabulkan permohonan tersebut sehingga produk terkait wajib mencantumkan label peringatan bahaya asbes berbahasa Indonesia.
Dua bulan kemudian, FICMA justru menggugat LPKSM Yasa Nata Budi, Yayasan Yasa Nata Budi, Indonesia Ban Asbestos Network (INA-BAN), sejumlah aktivis, serta Menteri Perdagangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan perbuatan melawan hukum. FICMA menilai uji materi dan kampanye bahaya asbes merugikan industri. Mereka menuntut para tergugat meminta maaf melalui media massa dan mencabut pemberitaan mengenai asbes krisotil. Dalam gugatannya, FICMA mendalilkan potensi kerugian industri hingga Rp7,9 triliun dan menuntut ganti rugi sebesar Rp79,3 miliar.
Melalui putusan sela, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu. FICMA lalu mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memenangkan pihak industri. Para tergugat, termasuk Menteri Perdagangan, kemudian mengajukan kasasi hingga akhirnya MA mengabulkan permohonan mereka.

Leo Yoga Pranata dari LPKSM Yasa Nata Budi mengatakan, perkara ini menunjukkan bahwa gugatan pembungkaman tidak hanya menyasar aktivis lingkungan hidup, tetapi juga pegiat perlindungan konsumen.
“Selama ini kami mengira istilah SLAPP dan perlindungan Anti-SLAPP hanya berlaku bagi aktivis lingkungan hidup. Ternyata, kami sebagai aktivis perlindungan konsumen pun bisa menjadi sasaran gugatan pembungkaman dari industri,” ujarnya.
Menurut Leo, advokasi bahaya asbes awalnya berangkat dari perlindungan pekerja. Sejak 2012, LION Indonesia (Local Initiative for OSH Network Indonesia) mengadvokasi pencegahan penyakit akibat asbes di Indonesia. Pada 2016, LION mendampingi enam pekerja di Cibinong yang teridentifikasi mengidap penyakit akibat asbes (asbestosis) hingga mereka memperoleh pengakuan negara dan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Pengalaman itu mendorong LION memperluas advokasi ke perlindungan konsumen. Sebab, masyarakat pengguna produk asbes juga menghadapi risiko kesehatan, tetapi belum memperoleh informasi yang memadai tentang bahaya material tersebut. Leo memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, sebanyak 10 persen rumah tangga di Indonesia menggunakan atap asbes, dengan persentase tertinggi di DKI Jakarta yang mencapai 54 persen. Atas dasar itu, LION Indonesia mendirikan LPKSM Yasa Nata Budi pada 2023, yang kemudian mengajukan uji materi atas ketentuan pelabelan produk atap semen yang mengandung asbes.
Dhiccy Sandewa dari LION Indonesia menegaskan, kemenangan di MA belum menyelesaikan persoalan utama selama kewajiban pelabelan bahaya asbes belum diterapkan.
“Putusan ini membuktikan bahwa warga yang bersuara demi kesehatan publik tidak semestinya diseret ke pengadilan. Tetapi kemenangan kami belum berarti apa-apa bagi pekerja dan konsumen selama label bahaya asbes krisotil belum diwajibkan,” kata Dhiccy.
Selain menghadapi perkara perdata, Yasa Nata Budi juga menggugat Kementerian Perdagangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada April 2026 karena belum menerbitkan aturan perubahan pelabelan asbes sebagaimana diperintahkan putusan uji materi MA. Namun, gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan kewenangan absolut.
Dadan Januar dari BSS Law Firm menilai putusan MA memperlihatkan bahwa gugatan FICMA sejak awal tidak tepat diajukan ke pengadilan negeri. Menurut dia, pengalaman ini menegaskan pentingnya perlindungan Anti-SLAPP bagi pembela keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta konsumen.
Evelyn dari tim kuasa hukum menambahkan, gugatan bernilai besar seperti ini berpotensi menjadi tekanan psikologis dan finansial bagi organisasi masyarakat sipil. Tuntutan semacam itu, katanya, membuat para pegiat advokasi harus menghabiskan waktu dan sumber daya untuk menghadapi proses hukum.
Dalam sesi tentang Anti-SLAPP, pemateri Joshua menjelaskan bahwa SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) adalah penggunaan proses hukum untuk menekan orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat dan memperjuangkan kepentingan publik. Di Indonesia, praktik SLAPP lebih banyak ditemukan dalam perkara pidana, meski gugatan perdata juga kerap dipakai sebagai alat tekanan. Salah satu dasar yang sering digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.
Joshua mengingatkan, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan dasar perlindungan bagi partisipasi masyarakat. Karena itu, menurut dia, penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup perlu diperkuat. Ia juga menekankan bahwa perlindungan Anti-SLAPP tidak semestinya dibatasi pada aktivis lingkungan. Petani, perempuan, buruh, dan nelayan juga perlu dilindungi ketika memperjuangkan hak-hak publik.
Berbekal kemenangan prosedural di MA, para pegiat mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan pelabelan bahaya asbes sesuai putusan uji materi MA, serta memperluas perlindungan Anti-SLAPP ke sektor kesehatan publik, keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan konsumen.







