Kamboja Merinci Rencana Pelarangan Asbes pada Tahun 2025; Asia Didesak untuk Mengikutinya
31 Agustus 2023
Pemerintah Kamboja meluncurkan Masterplan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk Kamboja 2023 – 2027 pada bulan Juli. Selain mencakup enam strategi K3 yang lebih luas, rencana tersebut juga mencakup serangkaian rincian tentang bagaimana usulan pelarangan asbes akan berlaku, termasuk rincian tindakan, jadwal pelarangan, dan pengelolaan isu-isu terkait. Hal ini memberikan rincian penting dan komitmen formal pemerintah yang mendukung pengumuman larangan tersebut pada bulan Juni 2023 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Pendidikan Kejuruan.
Masterplan tersebut menyatakan niat Kamboja untuk secara hukum melarang semua jenis asbes dan produk yang mengandung asbes. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan penggunaan bahan substitusi asbes, menetapkan peraturan wajib tentang prosedur keselamatan dengan pengurangan penggunaan asbes, melakukan pengawasan kesehatan terhadap pekerja berisiko tinggi terkena penyakit terkait asbes, dan memasukkan penyakit terkait asbes ke dalam daftar penyakit akibat kerja. Dinyatakan juga bahwa pemerintah akan menggunakan Profil dan Peta Jalan penghapusan Asbes Nasional (Rekomendasi) untuk memulai proses penghapusan semua jenis asbes. Hal ini termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengembangkan metodologi untuk menggantikan asbes dan menghilangkan asbes secara aman baik di perekonomian formal maupun informal.
Rencana Induk K3 telah dikembangkan bekerja sama dengan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Sejak tahun 2017, sejumlah serikat pekerja dan LSM (Lembaga swadaya Masyarakat) Kamboja telah bekerja sama dalam sebuah jaringan (CamBAN) untuk meningkatkan kesadaran akan risiko paparan serat asbes bagi pekerja dan mengadvokasi pelarangan tersebut. Upaya mereka didukung oleh Union Aid Abroad – APHEDA dengan bantuan keuangan dari serikat pekerja Australia, Australian Aid, Asbestos Safety and Eradication Agency (ASEA) dari Pemerintah Australia, Solidarity Centre/USAID, dan ILO.
ASEA, bekerja sama dengan Union Aid Abroad – APHEDA, juga telah memberikan saran kebijakan dan dukungan teknis yang luas kepada Kementerian terkait mengenai isu-isu paparan dan manajemen yang berkaitan dengan penghapusan penyakit terkait asbes di Kamboja.
Kesehatan, lingkungan hidup dan perekonomian akan mendapat manfaat dari larangan asbes
“Demi para pekerja dan konsumen di Asia saat ini dan di masa depan yang masih bekerja dan telah meninggal akibat produk mematikan ini, kami berharap langkah pelarangan asbes oleh Pemerintah Kamboja ini akan mendorong negara-negara lain di ASEAN dan Asia Selatan untuk melakukan hal yang sama. ”, kata Kate Lee, Pejabat Eksekutif Union Aid Abroad.
“Industri asbes telah mengetahui dengan baik selama beberapa dekade mengenai dampak mematikan terhadap pekerja dan konsumen akibat paparan semua jenis asbes, namun mereka masih mempromosikannya sebagai asbes yang aman di Asia, bahkan ketika banyak negara di kawasan lain menanggapi bukti tersebut dan telah bergerak untuk melarangnya,” katanya.
Saat ini, 67 negara lain telah secara resmi melarang semua jenis asbes, dan tidak ada dampak negatif terhadap perekonomian mereka menurut penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Produk pengganti yang lebih aman kini tersedia untuk semua bahan yang mengandung asbes dan produksi lokalnya dapat mengimbangi kehilangan pekerjaan jangka pendek akibat peralihan dari asbes.
This project is supported by the Asbestos Safety and Eradication Agency and the Australian Government through the Australian NGO Cooperation Program (ANCP).
