Himpunan Informasi Tragedi Kebakaran Pabrik Mercon di Kosambi, Kab. Tangerang

Pabrik mercon sudah beroperasi 2 bulan

Ledakan berawal dari depan gedung

Korban meninggal menumpuk di belakang pabrik

Jumlah korban meninggal sebanyak 49 orang, 3 orang dibawah umur dan 46 orang luka bakar. Semua sulit diidentifikasi.

Kebakaran disebabkan percikan api pengelasan atap oleh salah satu pekerja

Pekerja tersebut bernama Subarna Ega. Pekerja diperintahkan oleh penanggungjawab operasional pabrik, Andri Hartanto

Percikan api mengenai 400kg bahan untuk kembang api

Pengelasan dilakukan di kanan atas bagian pabrik

Andri Hartanto dan Subarna Ega menjadi tersangka. Pemilik pabrik, Indra Liyono juga menjadi tersangkaDijerat pasal 359 dan 188 KUHP tentang perbuatan lalai yang menyebabkan korban jiwa dan perbuatan yang menyebabkan kebakaran dengan ancaman hukuman lima tahun penjara

Subarna Ega masih dalam proses pencarian

Belum ditemukan nama Subarga Ega yang menjadi korban jiwa

Petugas pemadam kebakaran mengaku mendapati pintu utama pabrik terkunci

Kepala BPBD Tangerang juga mengaku pintu utama pabrik terkunci

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya bersikukuh pintu utama tidak terkunci karena ada beberapa karyawan yang keluar lewat pintu utama

Korban dibawah umur yang meninggal berumur 14 tahun, Wawan 17 tahun, Siti Fatimah 15 tahun

Indra dan Ardi dijerat dengan undang-undang ketenagakerjaan pasal 74 juncto pasal 183. Ancaman 5 tahun karena diduga memperkerjakan anak-anak

Anggota Komnas HAM menuturkan berdasarkan hasil wawancara dengan korban yang selamat 60% pekerja adalah wanita anak-anak. Mereka bekerja di bagian pengemasan

Pekerja pabrik direkrut secara borongan dan tidak memiliki data pekerja

Menurut ketua umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), upah yang diberikan kepada buruh dewasa Rp.50.000 dan Rp.40.000 buruh anak per hari. Hal ini bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan 2013 tentang upah dan pekerja anak.

Hanya 10 dari 103 pekerja yang mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan tetap memberikan santunan kepada korban asal perusahaan bertanggung jawab penuh

Salah satu warga yang tinggal di sekitar pabrik mengetahui bahwa pabrik tersebut digunakan hanya untuk menyimpan pasir cina

Siane dari Komnas HAM menuturkan bahwa industri petasan tersebut memiliki izin industri kecil. Seharusnya dikategorikan berbahaya

Pelanggaran yang dilakukan tidak adanya fungsi kontrol dari pengawas tenaga kerja yang seharusnya mendatangi setiap perusahaan, mempunyai data perusahaan, dan menjamin hak-hak normatif buruh

Perusahaan tidak memiliki jalur evakuasi

KPBI mendesak revisi UU No. 1 Tahun 1970 mengenai sanksi yang ringan yaitu denda hanya Rp.100.000

Pengawasan harus ditingkatkan, harus turun ke lapangan mendata perusahaan, identifikasi perusahaan mana saja yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi dan memastikan seluruh aturan ketenagakerjaan diterapkan oleh perusahaan.

Komisi IX DPR RI mengajukan usulan revisi UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sesuai dengan tuntutan keselamatan kerja saat ini sebagai usul inisiatif pemerintah, dan Komisi IX mengusulkan pembentukan Panja tentang standard Kesehatan dan Keselamatan Kerja.  *Diolah dan dikutip dari berbagai sumber